KENDARI – Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersiap menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada Februari 2027 mendatang.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan arah perjuangan serikat buruh dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan di Sultra.
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, mengatakan Rakerwil bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi dan menyusun langkah konkret dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, sejumlah isu yang akan menjadi perhatian meliputi perlindungan hak pekerja, sistem pengupahan yang berkeadilan, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepastian hubungan industrial.
“Rakerwil ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi sekaligus menyusun strategi perjuangan KSBSI Sulawesi Tenggara agar semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pekerja dan buruh. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran KSBSI benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggota dan seluruh pekerja,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Iswanto menyebutkan, pihaknya berencana menghadirkan Ketua Umum KSBSI Johannes Dartha Pakpahan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, komunikasi terkait rencana kehadiran para tokoh tersebut telah dilakukan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September 2026.
“Pada saat Rakernas September kemarin, kami sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum agar Rakerwil ini dihadiri langsung oleh Menaker dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Bapak Said Iqbal,” katanya.
Rakerwil tersebut diperkirakan dihadiri ribuan peserta yang terdiri atas jajaran pengurus, anggota serikat pekerja, perwakilan federasi yang berafiliasi dengan KSBSI, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Iswanto menjelaskan, salah satu agenda penting yang akan didorong dalam Rakerwil adalah optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Menurutnya, jaminan sosial merupakan hak mendasar pekerja yang pemenuhannya harus menjadi perhatian bersama, termasuk perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, KSBSI Sultra juga akan menyoroti kondisi ketenagakerjaan di kawasan industri pertambangan dan pengolahan nikel yang berkembang di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara.
Iswanto menilai, pertumbuhan investasi dan pembangunan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan keselamatan kerja, serta penghormatan terhadap kebebasan berserikat.
“Investasi harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja lokal. Jangan sampai pertumbuhan industri yang begitu pesat justru meninggalkan persoalan ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan. Karena itu, KSBSI akan terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil, harmonis, dan bermartabat,” tegasnya.
Selain membahas isu ketenagakerjaan, Rakerwil akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta mendorong pembentukan dan penguatan serikat pekerja di tingkat perusahaan.
KSBSI Sultra juga berencana meningkatkan kapasitas pengurus melalui pendidikan dan pelatihan advokasi ketenagakerjaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme organisasi sekaligus meningkatkan kemampuan pengurus dalam memberikan pendampingan kepada anggota.
Iswanto menegaskan, penguatan organisasi perlu dibarengi dengan pembangunan gerakan buruh yang solid, demokratis, dan independen serta berorientasi pada kepentingan pekerja.
Ia berharap Rakerwil dapat menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang konkret, terukur, serta dapat ditindaklanjuti melalui program kerja di seluruh tingkatan kepengurusan.
Lebih jauh, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun gerakan buruh yang berdaya saing dan memastikan aspirasi pekerja mendapat perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
“KSBSI Sultra harus hadir sebagai kekuatan organisasi buruh yang mampu memberikan solusi, memperjuangkan keadilan, serta menjadi mitra kritis pemerintah dan dunia usaha. Melalui Rakerwil ini, kami ingin mempertegas komitmen bahwa perjuangan untuk kesejahteraan dan martabat pekerja harus terus diperkuat,” pungkasnya.
