KENDARI – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (28/9/2026), berujung ricuh.
Seorang kader HMI Cabang Kendari bernama Faisal disebut menjadi korban dugaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat massa aksi hendak masuk ke area kantor gubernur.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Kendari membawa sejumlah tuntutan, salah satunya meminta Pemerintah Provinsi Sultra membangun monumen untuk mengenang Randi dan Yusuf yang mereka sebut sebagai pahlawan antikorupsi di Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Yusril, mengatakan kericuhan bermula ketika massa aksi masuk ke area Kantor Gubernur Sultra untuk menyampaikan aspirasi dan hendak bertemu Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
Menurut Yusril, petugas Satpol PP kemudian berupaya menghalau massa sehingga terjadi aksi saling dorong dan berujung pada dugaan pemukulan terhadap salah seorang kader HMI.
"Awalnya kami masuk ke dalam kantor gubernur baik-baik, tetapi langkah yang diambil Satpol PP langsung berupaya memukul mundur massa aksi. Kemudian terjadi penganiayaan terhadap Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UHO Cabang Kendari," kata Yusril.
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Kendari sekaligus jenderal lapangan aksi, Eko Rama, menyayangkan insiden tersebut. Ia menyebut Faisal mengalami luka lebam pada bagian wajah setelah diduga terkena pukulan.
"Ini adalah bentuk nyata dari gagalnya seorang gubernur dalam mengoordinir bawahannya. Jajaran Satpol PP justru selalu semena-mena terhadap massa aksi dengan mengatasnamakan aturan perda, bahkan sampai memukul hingga ada korban dari kader HMI Cabang Kendari," kata Eko.
Eko mengatakan HMI Cabang Kendari telah melaporkan dugaan pemukulan tersebut ke Polresta Kendari.
Pihaknya juga menyatakan akan mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas. HMI Cabang Kendari meminta pihak yang dianggap bertanggung jawab memberikan pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
"Kami sudah layangkan laporan di Polresta Kendari dan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami juga akan melakukan aksi dalam waktu dekat untuk meminta pertanggungjawaban gubernur," pungkas Eko.
