KNPI Kolaka Timur Soroti Kelangkaan BBM, APH Diminta Usut Dugaan Penyalahgunaan
KOLAKA TIMUR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kolaka Timur menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disebut mencapai sekitar satu kilometer. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Selain kelangkaan, masyarakat juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dalam distribusi BBM, termasuk penggunaan tangki kendaraan yang diduga telah dimodifikasi atau memiliki dimensi lebih besar dari standar (over dimension).
Dugaan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum (APH). KNPI mendorong agar dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses distribusi BBM di wilayah Kolaka Timur.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kolaka Timur, Muh Yasir meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
"Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM kembali berjalan normal dan masyarakat tidak terus dirugikan akibat kelangkaan maupun antrean yang panjang," kata Yasir, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Yasir, pengawasan terhadap distribusi BBM perlu diperketat agar penyaluran berlangsung tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
"Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan dalam distribusi, tentu harus diperiksa. Kami meminta APH tidak tinggal diam dan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.
Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Kolaka Timur, Muh. Adnan, juga meminta pemerintah dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM.
Ia menilai persoalan kelangkaan tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Kolaka Timur, Rini Alfianti Bakri, mendorong pemerintah bersama instansi terkait segera mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM.
Menurutnya, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehingga penanganannya perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
Bendahara DPD KNPI Kabupaten Kolaka Timur, Revi Mariska, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar distribusi BBM berlangsung secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
DPD KNPI Kabupaten Kolaka Timur meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan APH segera melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran BBM di wilayah tersebut.
KNPI juga meminta dugaan penggunaan tangki kendaraan yang tidak sesuai ketentuan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, KNPI mendorong aparat melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KNPI menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan tepat sasaran serta menjamin masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi kelangkaan dan antrean panjang.