KENDARI – Dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Rifqi Saifullah Razak dengan seorang pegawai PPPK berinisial YH alias Osin menjadi sorotan Forum Gerakan Mahasiswa (Forgema) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Forgema menilai isu tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak yang bersangkutan, terlebih karena menyangkut seorang kepala daerah.
Penanggung Jawab Forgema Sultra, Abdul Rahman Fathur, mengatakan dugaan perselingkuhan tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai persoalan pribadi apabila telah menjadi perhatian publik.
Menurutnya, status sebagai kepala daerah membuat setiap isu yang berkaitan dengan perilaku dan integritas pejabat berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang berdasarkan rumor. Kami mempertanyakan integritas seorang pejabat publik ketika namanya terseret dalam dugaan persoalan moral yang serius,” kata Rahman, 15 Agustus 2026.
Rahman meminta Rifqi Saifullah Razak memberikan klarifikasi mengenai informasi yang mengaitkan dirinya dengan YH alias Osin.
Ia menilai, klarifikasi penting agar masyarakat tidak terus disuguhi informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kalau informasi itu tidak benar, bantah dengan terang dan buktikan. Tetapi kalau dugaan itu terbukti, jangan berharap jabatan menjadi tameng untuk mempertahankan kekuasaan,” ujarnya.
Rahman juga menegaskan, Forgema tidak ingin menjadikan isu tersebut sebagai ruang untuk menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, dugaan perselingkuhan harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar informasi yang beredar.
Namun, ia meminta persoalan tersebut tidak ditutup hanya dengan alasan menyangkut kehidupan pribadi.
“Ketika persoalan personal seorang pejabat telah menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan keteladanan, publik berhak meminta penjelasan,” katanya.
Menurut Rahman, seorang kepala daerah memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, persoalan yang menyangkut dugaan perilaku tidak patut dinilai dapat berdampak terhadap citra dan wibawa pemerintahan.
Forgema Sultra juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut.
“Kami ingin semuanya terang. Jangan sampai tuduhan tanpa bukti merugikan seseorang, tetapi jangan pula isu serius ditutup hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan,” tegas Rahman.
Ia menambahkan, apabila dugaan perselingkuhan tersebut terbukti berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Rifqi Saifullah Razak dinilai perlu mempertimbangkan pertanggungjawaban moral sebagai kepala daerah.
“Kalau benar terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan keteladanan seorang pemimpin, mundur adalah bentuk pertanggungjawaban moral, bukan kekalahan politik,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak terkait dugaan tersebut masih dilakukan guna memperoleh iinformasih yang berimbang.
