KAHMI Sultra Evaluasi Setahun Kepemimpinan ASR–Hugua, Soroti Dampak Ekonomi dan Tata Kelola
KENDARI – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sultra Lawyers Club menggelar diskusi evaluasi setahun kepemimpinan Andi Sumarengerukka–Hugua di Hotel Horison Kendari, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh daerah, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Kepala Bappeda Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, politisi, penggiat hukum, serta kalangan akademisi.
Diskusi ini secara khusus membedah delapan program kerja utama pasangan ASR–Hugua, yakni Jalan Mulus Antarwilayah (Jama’ah), Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra), Satu Triliun Anggaran Kepulauan (Satria Kepulauan), Seratus Juta Asuransi untuk Petani Sultra (Setara), layanan ambulans darat dan laut gratis (Laris), serta program Modal Usaha untuk Ibu-Ibu (Mantu).
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyoroti sejauh mana implementasi program-program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra.
Pengurus MW KAHMI Sultra, Abu Hasan, menilai capaian selama satu tahun kepemimpinan ASR–Hugua belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya pikir biasa-biasa saja, memang alasannya efisiensi, tapi saya anggap masih rendah,” kata Abu Hasan kepada media.
Ia menegaskan, tugas pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga harus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan profesional. Menurutnya, aspek tata kelola tersebut juga mencakup proses perekrutan pejabat struktural guna mendukung sirkulasi dan peningkatan kinerja birokrasi.
“Melalui seleksi pejabat eselon II itu juga adalah pembangunan, namanya pembangunan di bidang pemerintahan,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi dan birokrasi, forum diskusi juga menekankan pentingnya kepemimpinan ASR–Hugua untuk terus membangun hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh lokal di Bumi Anoa. Hal ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sosial serta memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.
Berdasarkan pengamatan peserta dan hasil konfirmasi lapangan yang disampaikan dalam diskusi, kebijakan ekonomi yang dinilai pro-rakyat selama satu tahun terakhir disebut belum terlihat signifikan, terutama pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Forum tersebut merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh program unggulan. Dengan evaluasi yang komprehensif, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.